PSBB Proporsional Sumedang Fokus ke Zona Potensial Covid

Redaksi eRKS FM

 - 

Wednesday, 10 March 2021 - 16:30 WIB

PSBB Proporsional Sumedang Fokus ke Zona Potensial Covid

PSBB Proporsional Sumedang Fokus ke Zona Potensial Covid — 2 tahun yang lalu


Sumedang memberlakukan perpanjangan PSBB Proporsional, searah dengan Intruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2001 terkait perpanjangan PPKM Mikro tingkat nasional, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 132 yang mengatur hal yang sama untuk tingkat provinsi.

Sumedang memberlakukan pengaturannya melalui Keputusan Bupati Nomor 132.

“Sasaran-sasaran PSBB Proporsional, di antaranya adalah penguatan posko satuan tugas di tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan kecamatan, yang senantiasa berkordinasi dengan tingkat kabupaten,” ungkap Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol-PP Kabupaten Sumedang, Yan Mahal Rizzal saat berbincang-bincang dengan eRKS, Rabu (10/3). 

Ia menuturkan, kegiatan tersebut, lebih di prioritaskan pada lokasi ataupun zona potensial Covid-19.

Sedangkan sanksi pelanggaran, menurut Rizal, tetap dilaksanakanPeraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 mengenai pengenaan sanksi administratif, mulai dari denda sampai dengan pencabutan izin pelaku usaha yang melanggar prokes.

“Sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Nomor 132 tersebut, tidak ada perubahan. Hanya soal jangka waktu, mulai 22 Februari hingga 8 Maret untuk PPKM instruksi mendagri 4, dan PPKM instruksi mendagri 5 tanggal 9 hingga 22 Maret,” paparnya.

Selanjutnya, kata Rizal, proporsi pemberlakukan WFH sebanyak 50% jumlah pegawai kantor, kegiatan sekolah masih daring, dan kegiatan operasional pelaku usaha dan sejenisnya hingga pukul 21.00.

Masyarakat tetap diminta melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M (Menjaga jarak, Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menghindari Kerumunan dan Membatasi mobilitas).

“Masyarakat jangan enggan untuk menginformasikan 5M pada warga di lingkungannya,” pintanya. (*)

#ppkmproporsional #ppkm #instruksi #sumedang #erksfm #news-erks