Polemik Dikotomi YPS, Arisandi Bachrum: Sing Akur Jeung Dulur!

Redaksi eRKS FM

 - 

Friday, 26 February 2021 - 06:48 WIB

Polemik Dikotomi YPS, Arisandi Bachrum: Sing Akur Jeung Dulur!

Polemik Dikotomi YPS, Arisandi Bachrum: Sing Akur Jeung Dulur! — 1 tahun yang lalu


Terkait polemik aset wakaf dan dikotomi di tubuh Yayasan Pangeran Sumedang (YPS), Penasihat Yayasan Pangeran Sumedang, yang juga Wakil Ketua Rukun Wargi Sumedang (RWS) Puseur, sekaligus Ketua Badan Penasehat Dewan Kebudayaan Sumedang (DKS) H. Muchamad Arisandi Bachrum, buka suara.

Arisandi menekankan bahwa saat ini sudah ada undang-undang mengenai yayasan dan peraturan menterinya, yang sudah sangat jelas menentukan bahwa yayasan tidak mengenal ahli waris.

“Warisan itu dianggap sebagai milik publik. Sebut saja kami yang keluarga besar dari rukun wargi, sebut saja dari Yayasan Pangeran Sumedang, termasuk juga ada Wa Ikik, Kang Safe'i, Luky, dan pengurus-pengurus yang lainnya. Itu kan dewan wargi, kita berhak mengelola hal itu. Tetapi kemudian jangan membuat yayasan tandingan,” paparnya, Kamis (25/2).

Sebaiknya, sambung Arisandi, tidak perlu membuat badan hukum baru atau yayasan baru di luar YPS (Yayasan Pangeran Sumedang), tapi cukup dilanjutkan dengan Yayasan Pangeran Sumedang kondisi terkini. 

“YPS geus nagtrag, geus aya ti tahun 556 ges aya. Urang nu mulai ku sarerea, urang sing akur jeung dulur. Saya memberanikan diri membuat komentar ini sekedar untuk mem-balance, menyeimbangkan informasi,” katanya.

“Kalau merasa sebagai ningrat, cik atuh tembongken kaningratan teh. Wibawa, komara, lamun enya urang rumasa turunan menak, turunan raden, mere contoh sing akur jeung dulur,” sambungnya.

 

Aset Wakaf

Arisandi menggali berbagai catatan perjalanan YPS, yang kemudian berdiri yayasan lain, yang di dalamnya juga mengelola aset wakaf peninggalan Pangeran Soeriaatmadja. 

“Jadinya dobel kepengurusan, padahal kalau akur urang hijikeun,” sebutnya. 

Terkait keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jabar, Arisandi mengatakan ada kecacatan pada pengurus sebelumnya. 

“Kecacatannya itu, salah satunya bahwa aset wakaf Pangeran Suryatmaja itu, itu sangat luas, mungkin lebih dari 100 hektar. Tetapi kewenangan BWI Jabar untuk pengelolaan wakaf, itu hanya 5 hektar,” sebutnya.

Dari dulu, kata Arisandi, putusan BWI Jabar yang menetapkan pengelolaan wakaf, sudah cacat hukum, karena luasnya tidak ril secara faktual.

“Kalau kemudian Ayi Luky mengatakan, misalnya wakaf tidak boleh diwariskan. Betul, bahwa wakaf itu demi kepentingan umum, itu benar. Bahwa wakaf itu kemudian harus segera di daftarkan berdasarkan Undang-undang 41 tahun 2004, betul. Leres pisan. Cuman ini yang mendaftarkan ke BWI nya harusnya bukan dari yayasan baru, tapi Yayasan Pangeran Sumedang,” paparnya.

“Bukankah Wa Ikik pun pernah jadi ketua YPS? Bukankah kang Safe'i pun adalah pengawas di YPS? Ayi Luky oge ti 2007 di YPS sebagai nonoman, ti baheula,” katanya.

 

Terjadi Dikotomi

Arisandi tak menghendaki terjadinya dikotomi di tubuh YPS. Ia menilai dikotomi tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan konflik berkepanjangan.

Arisandi menerangkan, ada pihak lain, mungkin Wa Ikik dan kawan-kawan, mengajukan permohonan ke Jawa Barat, tanpa sepengetahuan Yayasan Pangeran Sumedang, padahal beliau mantan Ketua Yayasan Pangeran Sumedang. 

“Menurut hemat saya pemohonnya kurang tepat. Akhirnya, persoalan pengelolaan museum tidak jelas, apakah YPS atau YNWPS (Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang-red)?” sebutnya. 

“Persoalan berikutnya, karena saya praktisi hukum. Siapa yang berhak menandatangani agreement tentang renovasi, restrukturisasi museum dengan pihak ketiga, dengan pihak dalem, itu akan cacat hukum, karena ada ketidakjelasan tentang siapa yang berhak,” tuturnya.

Arisandi juga menyoroti istilah “keraton” yang konon diamini DPRD Sumedang. 

“Sumedang itu di dalam sejarah, bukan karaton, tetapi kerajaan, jadi seharusnya itu adalah Kerajaan Sumedang Larang, jadi bukan karaton,” jelasnya.

Arisandi mengingatkan bahwa Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengharapkan Srimanganti jadi pusat budaya.

“Tapi, urang di jerona teu akur. Apakah tidak malu? Terlebih yang diperguncingkan soal tanah wakaf. Karena itu saya mengetuk kembali kepada saudara-saudaraku, mangga, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini, hade ku omong goreng ku omong, hade ku basa goreng ku basa, urang sing akur jeng dulur, bral, papal poe isuk Sumedang, tembongken urang akur jeung dulur,” pungkasnya. (*)

#yps #tanah #wakaf #sumedang #erksfm #news-erks