Ini Risiko Jika Pilkades di Sumedang Digelar Tahun 2020

Redaksi eRKS FM

 - 

Tuesday, 01 September 2020 - 15:16 WIB

Ini Risiko Jika Pilkades di Sumedang Digelar Tahun 2020

Ini Risiko Jika Pilkades di Sumedang Digelar Tahun 2020 — 2 tahun yang lalu


eRKSNews -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang melaksanakan bimbingan teknis penyusunan RPJMDes dan RPKDes, Bertempat di Pondokan Hanjuang Hegar Cimalaka Sumedang, Selasa (1/9/2020).

Bertindak sebagai narasumber adalah dari Dinas PMD,  Inspektorat, Bappppeda dan BPKAD Sumedang.

Sementara peserta dihadiri perwakilan desa yang akan melaksanakan Pilkades, berjumlah 44 orang sekretaris desa se-Kabupaten Sumedang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang H. Endah Kusyaman mengatakan, pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Sumedang dan pergantian antar waktu Sementara ditunda sesuai surat edaran dari Kemendagri, yakni setelah selesai pelaksaanaan Pemilihan Kepala Daerah Nasional pada 9 Desember 2020.

"Sedangkan Rencana dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, sesuai surat yang ditujukan ke Kemendagri, yakni tanggal 8 November 2020.

"Jawabannya sudah ada, yakni harus setelah selesai Pilkada," katamya.

Ada beberapa Pertimbangan dari Bupati jika pelaksanaan melewati Bulan Januari atau Februari 2021.

Hal itu tidak dimungkinkan,  karena harus merubah Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang pelaksanaan Pilkades.

"Saya kira, itu  akan memakan waktu yang sangat lama," katanya.

Pihak berharap agar pilkades bisa dilaksanakan tahun 2020.

"Jika pelaksanaan tahun ini, maka pelantikanpun harus tahun ini. Kalau lewat tahun 2021 berarti melanggar Perda No.3  Tahun 2015," sebutnya.

Sebelumnya pihaknya sudah  pemberitahuan teknis pelaksanaan Pilkades Serentak dimasa Covid-19 dan simulasipun sudah dilakukan bagaimana cara melaksanakan Prokes sesuai dengan aturan.

#Sumedang #Pilkades #Pilkadesserentak #Pemilihan #Kepaladesa