Dinkes Sumedang: Ingat! Jamkesda dan JKN Itu Beda

Iwan Ingkig

 - 

Monday, 11 January 2021 - 17:35 WIB

Dinkes Sumedang: Ingat! Jamkesda dan JKN Itu Beda

Dinkes Sumedang: Ingat! Jamkesda dan JKN Itu Beda — 2 tahun yang lalu


Kabid Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Ekki Riswandiyah mengatakan, untuk tahun 2021, anggaran Jamkesda masih dialokasikan. Namun, Ekki mengingatkan, Jamkesda itu berbeda dengan JKN.

“Jangan sampai tertukar pemahaman, yang namanya JKN adalah kepesertaan di mana kita yang bayar premi dan ada beberapa segmen. Nah, bila kita mampu, ada yang namanya JKN Mandiri,” ungkapnya, Senin (11/1). 

Bagi yang bekerja, sambungnya, dipotong langsung dari gaji peserta penerima upah (PPU), dan bagi warga  yang tidak mampu haruslah mereka yang terdaftar juga di DTKS di desa dan Dinsos.

“Untuk beberapa kuota langsung masuk ke PBI APBN dan dibayar oleh APBN. Nah, bagi yang tidak masuk, Pemda Sumedanglah yang mengalokasikannya. Dulu namanya PBI APBD, yang ditanggung Pemda sebesar  60 persen, dan oleh Provinsi sebesar 40 persen,” katanya.

Ekki menjelaskan, sekarang ini namanya bukan PBI APBD, melainkan jadi PBPU atau peserta bukan penerima upah. Sedangkan untuk kepesertaan JKN, warga harus daftar dulu ke desa.

“Jika masuk DTKS yang diluar PBI APBN berarti dia bisa masuk PBI APBD, asal tidak dobel NIK dan dobel JKN, juga online NIK-nya. Jika rekonnya tanggal 20 maka aktifnya adalah pada  bulan berikutnya. Namun jika rekonnya lebih dari tanggal 20, maka aktifnya adalah tanggal 1 bulan berikutnya,” paparnya.

Misalkan ada warga yang sakit kemudian perlu tindakan medis mendesak dan dia tidak terjamin, aturan tentang itu tertuang dalam peraturan bupati.

“Di antaranya ada yang bisa dibayarkan oleh Jamkesda, yakni warga yang tidak masuk PBI APBN dan APBD, namun Perbup akan direvisi karena ini tahun 2017. Sedangkan di akhir 2020 lalu sudah ada dataan baru.  ODGJ dibayar pemerintah, juga penderita HIV Aids, TB Paru, dan penyakit kronis lainnya. Namun anggaran terbatas. Disarankan, mendaftar saja ke PD Pemda, disertai dengan foto rumah dan surat keterangan tidak mampu. Namun ingat jangan kirim foto palsu,” katanya.

Kendalanya saat ini, ketika ada yang sakit, warga lebih memilih Jamkesda, dan JKN dianggap lebih ribet. Menurutnya, paradigma ini sudah banyak terjadi dan itu salah.

“Bahkan pada saat persalinan mereka beralih ke Jamkesda dan itu maksa. Memang  ada biaya jampersal sebesar 3 miliar. namun setiap tahunnya, di akhir Oktober sudah habis,” imbuhnya.

Diharapkan, sebelum melahirkan,masyarakat yang tidak mampu lebih baik ikut JKN, jangan Jampersal atau Jamkesda. (*)

#jkn #jamkesda #pbi #jampersal #sumedang #erksfm #news-erks